WALI NANGROE, GAYA BARU PERBUDAKAN SESAMA MANUSIA

       
Betapa mengejutkan dan menjijikkan mendengar keinginan dari DPR NAD yang dikuasai oleh partai yang didirikan para pentolan GAM, untuk menjadikan apa yang disebut ‘wali nangroe’ sebagai lembaga formal yang mempunyai kewenangan melebihi seorang Presiden sekalipun, bahkan lebih tepatnya disebut sebagai raja baru di bumi nusantara Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperjuangkan dengan darah dan air mata seluruh rakyatnya untuk melawan penjajah dari kerajaan asing, diakui atau tidak telah dimentahkan dengan kenginan mendirikan sebuah kerajaan baru yang pada prinsipnya telah sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang mulai gigih diperjuangkan rakyat Indonesia selama lebih dari satu dasawarsa terakhir ini.

       
Kesamaan derajat, harkat dan martabat manusia akan terhapus dari bumi Aceh seiring pengkultusan satu individu bernama Hasan Tiro yang akan dibuatkan satu naungan lembaga resmi bernama ‘wali nangroe’. Lucu sekali rasanya bagi manusia dengan jiwa merdeka sebagai makhluk Tuhan Y.M.E. apabila mendengar semua itu, Hasan Tiro yang selama ini diidentikkan dengan suara keadilan dan kemerdekaan ternyata hanya akan menjadi manusia Aceh sebagai manusia rendahan kelas hamba yang mau tidak mau harus tunduk dan patuh pada titah manusia biasa dan tidak bisa lagi menyuarakan pendapat secara bebas. Ironisnya lagi selama ini Aceh telah menjadi pelopor ditegakkanya syariat Islam di bumi nusantara, teramat disayangkan apabila nanti Islam akan mendapatkan stigma buruk seiring kebebasan dan demokrasi yang terenggut dari Aceh. Seharusnya Acehlah menjadi sinar Indonesia yang memancar keseluruh penjuru dunia, karena telah menjadi bukti nyata bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan seiring dan sejalan secara damai.

       
Sebagai sesama warga bangsa Indonesia yang mempunyai kesamaan hak dan kewajiban di dalam hukum dan pemerintahan di republik ini, kiranya perlu diajukan beberapa pertanyaan kepada seluruh rakyat Nangroe Aceh Darussalam.
Serendah itukah rakyat Aceh hingga menyetujui terbentuknya lembaga ‘wali nangroe’, raja Aceh, yang sudah pasti akan mengkerdilkan hak-hak asasi mereka sebagai manusia?
Hasan Tiro resmi diangkat sebagai raja Aceh dan menjadikan rakyat Aceh hanya sekelas hamba, puaskah rakyat Aceh dengan bukti konkret dari janji-janji para pentolan GAM tersebut yang tak segan-segan telah disuarakan dengan letusan senjata?
Apakah rakyat Aceh memang rela menerima dan memang pantas dikelompokkan secara formal berdasar kasta-kasta derajat darah keturunan, harta, pangkat dan jabatan dimuka bumi ini, padahal dalam pandangan Tuhan Y.M.E. semua manusia itu sama kecuali iman dan taqwanya?

       
Rakyat Aceh harus menjawab sendiri semua pertanyaan itu. Kehormatan rakyat Aceh sebagai individu manusia yang bebas, merdeka dan sebagai warganegara Indonesia yang simbang, sejajar dan setara antara satu dengan yang lainnya akan menjadi sangat mahal nilainya untuk dipertaruhkan.