Indonesia telah sampai di tahun 2010, berbagai macam kebobrokan tidak dapat dipungkiri telah benar-benar terjadi di negeri ini. Meski telah 6 kali presiden berganti, namun tidak kunjung bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih demi kesejahteraan dan kejayaan Indonesia. Apalagi ditambah dengan berbagai macam bencana alam yang menguji kekuatan mental dan spiritual bangsa Indonesia, sungguh semakin jauh saja jalan untuk mewujudkan impian Indonesia.
Presiden RI sekarang, SBY, punya tugas besar agar impian Indonesia dapat segera terwujud. SBY harus sesegera mungkin menuntaskan tugas membersihkan pemerintahan dari berbagai macam kebobrokan yang terjadi, demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sebagai jalan untuk Indonesia ke depan. Mengingat sudah teramat parahnya berbagai macam kebobrokan yang terjadi, SBY hanya punya satu pilihan yang harus dilakukan yaitu REVOLUSI! Revolusi social dan budaya, revolusi biru, sangat mendesak dilakukan untuk menegakkan kedisiplinan dan etos kerja Bangsa Indonesia terutama bagi aparatur pemerintahnya. Revolusi biru digabung dengan revolusi hijau yaitu penghijauan alam sekitar, tentu akan menjadi kombinasi yang elok untuk dibanggakan SBY di kemudian hari. Itupun apabila SBY tidak ingin ada gerakan penggulingan pemerintahan yang berujung pada SUKSESI kepemimpinan nasional sebelum akhir masa jabatannya!
Tak lengkap kiranya bila disini tidak mengungkapkan beberapa kebobrokan yang terjadi di Negara tercinta Indonesia, terutama yang sering kali berhubungan langsung dengan kehidupan keseharian rakyatnya. Mulai dari urusan saat di rumah misalnya tentang surat kependudukan baik akta kelahiran maupun KTP, rakyat Indonesia masih saja mendapatkan pelayanan yang buruk dari petugasnya dari aparat desa/kecamatan/kabupaten. Bahkan mereka sering kali harus menjadi korban pemerasaan demi mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat.
Saat berada di jalan untuk berusaha maupun menuju ke tempat kerja, rakyat Indonesia masih harus berhadapan dengan aparat kepolisian maupun Dinas Perhubungan yang sering kali memanfaatkan peraturan dan jabatannya demi mengeruk keuntungan pribadi. Dan lagi-lagi rakyat Indonesia harus kembali mengeluarkan uangnya untuk mnyelesaikan urusan yang lebih pantas disebut pemerasaan tersebut. Hampir bersamaan waktunya di jalanan juga terlihat banyak gelandangan dan pengemis yang sering kali melakukan tindakan krimanal yang merugikan pengguna jalan, namun semua itu seperti tidak terlihat oleh aparat pemerintah yang selalu ingin cuci tangan saja. Fakir miskin dan anak-anak terlantar di jalanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara, sepertinya dibiarkan saja menjadi generasi baru criminalitas yang bahkan tak jarang dijadikan ajang sumber duit bagi aparat satpol PP dengan menggadaikan peraturan demi kesenangan sesaat dan menyesatkan.
Ketika rakyat Indonesia harus menghadapi masalah hukum, tidak terbilang berapa kali dipaksa menghadapi makelar kasus, sering kali berasal dari aparat hukum itu sendiri baik dari kepolisian , jaksa maupun hakimnya, yang ingin mengeruk keuntungan dari musibah orang lain. Bahkan ketika sudah mendapatkan putusan hukuman dan harus meringkuk di penjara/rutan, itu pun masih bisa dinegosiasi dengan uang demi mendapatkan ruang tahanan yang layak dan berfasilitas mewah. Sementara itu untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya, rakyat indonesia masih harus berhadapan dengan dunia pendidikan yang sudah berubah jadi lahan bisnis oleh para pelaku di dunia pendidikan Indonesia. Misalnya penarikan uang yang sangat tidak wajar jumlahnya dengan alasana untuk sumbangan bangunan, pembelian bangku, pembelian buku dan lain sebagainya, yang tidak jarang justru melibatkan oknum-oknum dari para guru sendiri.
Kenyataan diatas hanyalah sebagaian dari kebobrokan yang terjadi di negeri ini, entah berapa banyak lagi kebobrokan yang bisa diungkap bila dilihat dari hubungan antar lembaga Negara di republik ini. Semua itu sekarang menjadi tugas SBY sebagai Presiden RI, apakah dia memilih untuk membersihkannya dengan cepat lewat jalan revolusi social dan budaya atau hanya dengan santai-santai saja yang berakibat kemarahan rakyat yang kemudian bisa menuntut suksesi kepemimpinan nasional?
