Kejujuran semakin langka saja dari bumi Indonesia. Berbagai macam skandal dan rekayasa hukum terlihat jelas dan entah berapa banyak pula jumlah rekayasa politik yang telah terjadi di negeri ini. Hura-hura kasus rekayasa Bibit S. R dan Chandra M. H telah menghentakkan kesadaran public bahwa telah nyata benar-benar terjadi usaha untuk kriminalisasi KPK. Sebagai buntut dari terbongkarnya rekayasa itu adalah adanya pro dan kontra tentang penyelamatan Bank Century yang dinilai tidak menpunyai dasar hukum dan ada penyimpangan aliran dananya. Lepas dari masalah dasar hukumnya, rakyat Indonesia memang harus menuntut adanya transparansi aliran dana Bank Century meski dana tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dana dari LPS yang sekarang menjadi pemilik mayoritas Bank Century. Karena itu merupakan hak rakyat Indonesia untuk menuntut adanya transparansi dalam setiap system yang berlaku di Negara ini agar tidak ada penyelewengan yang bisa merugikan bangsa dan Negara.
Lepas dari masalah politik sebenarnya kalau dilihat secara jujur dan obyektif oleh orang awam yang bukan ekonom dan tidak mempunyai kepentingan politik tertentu, penyelamatan Bank Century merupakan prestasi dari kebijakan Menkeu dan BI yang secara cepat dan tepat telah sukses membawa Indonesia terlepas dari jerat krisis ekonomi global beberapa waktu yang lalu. Bahkan dunia internasional juga mengakui keberhasilan tersebut. Sangat disayangkan apabila sekarang ini justru kebijakan penyelamatan Bank Century dijadikan persoalan politik dengan target untuk menggusur pemerintahan. Hal tersebut sangat jelas terlihat saat tokoh-tokoh barisan patah hati yang kecundang karena tidak mendapat dukungan mayoritas dari rakyat saat pemilu lalu seperti Amin Rais, Jusuf Kalla, Megawati dan lain-lain yang mulai muncul laksana pahlawan kesiangan yang membela rakyat. Kemunculan tokoh-tokoh itu melengkapi para bedebah yang lagi berkuasa justru membelokkan tujuan sebenarnya dari angket DPR yang harusnya focus menuntut adanya transparansi aliran dana Bank Century menjadi agenda licik untuk menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden dengan segenap kabinetnya.
Tidak salah kiranya mencoba memahami dan menyelami kondisi lahiriah dan batiniah saat itu waktu terjadi guncangan ekonomi global yang telah terbukti merentokkan perekonomian beberapa Negara maju. Dapat dibayangkan bagaimana kegusaran hati para pelaku ekonomi dan keuangan baik di pusat hingga daerah yang khawatir apabila terjadi krisis kembali seperti tahun 1997-1998 yang terpaksa melikuidasi beberapa bank sehingga timbul gejolak masyarakat yang berbondong-bondong menarik dana simpananya di Bank. Kesulitan dana saat krisis global tidak saja dialami oleh bank-bank nasional bahkan juga dialami oleh koperasi-koperasi di daerah, permasalahan kredit macet memang masih menjadi persoalaan kronis dalam dunia keuangan di Indonesia. Entah apa yang akan terjadi saat itu bila Bank century dengan berbagai masalah didalamnya, tidak segera diselamatkan dan terpaksa harus dilikuidasi? Apa pula yang terjadi bila hal itu memicu gejolak dari masyarakat yang tidak percaya lagi dengan perbankan nasional dan ingin menarik dananya di bank, sementara pihak bank hanya memiliki dana segar yang terbatas?
Kini rakyat Indonesia harus cerdas dalam menyikapi dan menanggapi berbagai kejadian yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini. Semua telah benar-benar sadar bahwa pasangan SBY-Boediono merupakan ‘pilihan terbaik dari yang terburuk’, tetapi hal tersebut tidak lantas membolehkan untuk difitnah, dicela dan dihina secara semena-mena. Pemerintahan SBy-Boediono masih merupakan pemerintahan yang sah, karenanya patut dan wajib dihormati demi martabat bangsa yang berdaulat. Meskipun begitu seluruh rakyat harus tetap memberikan kritik yang membangun dan tetap mengawal jalannya pemerintahan agar berada dijalur yang benar sehingga kesejahteraan rakyat bisa segera terwujud secara adil dan merata demi Indonesia Jaya!
