REVOLUSI RAKYAT ‘WONG CILIK’ INDONESIA

       
Akhir-akhir ini terdengar berkali-kali kata REVOLUSI dimuntahkan para aktivis dan mahasiswa dalam tiap aksi demonstrasi yang mereka gelar. Semua itu terjadi karena carut marut berbagai persoalan di negeri ini yang tak kunjung dapat diatasi oleh pemerintahan dari hasil pemilu langsung tahun 2009 lalu. Jujur saja, tentu sebagian besar rakyat ‘wong cilik’ Indonesia sudah muak dengan aksi-aksi para aktivis dan mahasiswa tersebut. Karena sama saja dengan golongan kapitalis dan birokrat yang sekarang ini berkuasa, mereka juga adalah mantan aktivis dan mahasiwa yang dulu selalu berkoar-koar ‘ pro rakyat, pejuang keadilan, pendekar HAM, pro demokrasi dan lain-lainnya’. Tidak ada yang beda diantara yang mengkritik dengan yang dikritik meski mengatasnamakan intelektualitas dunia akademis, selalu saja mereka membicarakan orang miskin makan nasi aking, pemerintah yang terlalu bermewah-mewah dan lain sebagainya, tetapi tetap saja mereka memilih tempat untuk berdiskusi sambil nongkrong di kafe, restoran dan tempat-tempat mewah lainnya.

       
Dari dulu sampai sekarang ‘otaknya’ sama saja, idealism aktivis dan mahasiswa hanya sesaat menjadi pemanis bibir, kemudian hilang menguap seiring kursi kekuasaan yang dapat direngkuh. Hiruk pikuk akibat aksi demonstrasi hanya mengakibatkan kesengsaraan rakyat, janji-janji demi membela rakyat hanyalah kotoran yang diserupakan keju lalu dipamerkan kepada rakyat di jalanan. Setengah abad lebih Indonesia merdeka, para aktivis, mahasiswa, intelektual dan akademisi telah menjadi penguasa pemerintahan negeri ini tapi tetap saja hasilnya nol! Kesejahteraan rakyat Indonesia tidak kunjung juga terpenuhi secara merata, rakyat miskin semakin lama jumlahnya semakin bertambah banyak. Kenikmatan kue ekonomi hanya dimakan sendiri oleh para kapitalis yang bekerjasama dengan para birokrat yang rakus harta benda hingga membabi buta melakukan KKN hingga tidak lagi memikirkan bagaimana nasib rakyatnya yang semakin banyak terjun bebas ke jurang kemiskinan.

       
Sudah saatnya rakyat ‘wong cilik’ Indonesia bergerak, percaya dengan kekuatan sendiri, bersatu padu merebut kekuasaan Negara dari para kapitalis, birokrat, intelektual dan akademis. Rakyat ‘wong cilik’ Indonesia harus merapatkan barisan, susun kekuatan untuk membabat habis para kapitalis, birokrat, intelektual dan akademis yang sudah hampir setengah abad lebih menguasai Negara ini. Wahai para buruh, petani, nelayan, pemulung dan seluruh pekerja rakyat ‘wong cilik’ Indonesia lainnya, acungkanlah sabit, parang, gancu, palu, cangkul dan apa pun peralatan kerja kalian. Dan berteriaklah, “ Sekarang saatnya rakyat ‘wong cilik’ Indonesia memimpin Negara!”
Baca selengkapnya...

SBY, Pilih Revolusi atau Suksesi?

       
Indonesia telah sampai di tahun 2010, berbagai macam kebobrokan tidak dapat dipungkiri telah benar-benar terjadi di negeri ini. Meski telah 6 kali presiden berganti, namun tidak kunjung bisa mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih demi kesejahteraan dan kejayaan Indonesia. Apalagi ditambah dengan berbagai macam bencana alam yang menguji kekuatan mental dan spiritual bangsa Indonesia, sungguh semakin jauh saja jalan untuk mewujudkan impian Indonesia.

       
Presiden RI sekarang, SBY, punya tugas besar agar impian Indonesia dapat segera terwujud. SBY harus sesegera mungkin menuntaskan tugas membersihkan pemerintahan dari berbagai macam kebobrokan yang terjadi, demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih sebagai jalan untuk Indonesia ke depan. Mengingat sudah teramat parahnya berbagai macam kebobrokan yang terjadi, SBY hanya punya satu pilihan yang harus dilakukan yaitu REVOLUSI! Revolusi social dan budaya, revolusi biru, sangat mendesak dilakukan untuk menegakkan kedisiplinan dan etos kerja Bangsa Indonesia terutama bagi aparatur pemerintahnya. Revolusi biru digabung dengan revolusi hijau yaitu penghijauan alam sekitar, tentu akan menjadi kombinasi yang elok untuk dibanggakan SBY di kemudian hari. Itupun apabila SBY tidak ingin ada gerakan penggulingan pemerintahan yang berujung pada SUKSESI kepemimpinan nasional sebelum akhir masa jabatannya!

       
Tak lengkap kiranya bila disini tidak mengungkapkan beberapa kebobrokan yang terjadi di Negara tercinta Indonesia, terutama yang sering kali berhubungan langsung dengan kehidupan keseharian rakyatnya. Mulai dari urusan saat di rumah misalnya tentang surat kependudukan baik akta kelahiran maupun KTP, rakyat Indonesia masih saja mendapatkan pelayanan yang buruk dari petugasnya dari aparat desa/kecamatan/kabupaten. Bahkan mereka sering kali harus menjadi korban pemerasaan demi mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat.

       
Saat berada di jalan untuk berusaha maupun menuju ke tempat kerja, rakyat Indonesia masih harus berhadapan dengan aparat kepolisian maupun Dinas Perhubungan yang sering kali memanfaatkan peraturan dan jabatannya demi mengeruk keuntungan pribadi. Dan lagi-lagi rakyat Indonesia harus kembali mengeluarkan uangnya untuk mnyelesaikan urusan yang lebih pantas disebut pemerasaan tersebut. Hampir bersamaan waktunya di jalanan juga terlihat banyak gelandangan dan pengemis yang sering kali melakukan tindakan krimanal yang merugikan pengguna jalan, namun semua itu seperti tidak terlihat oleh aparat pemerintah yang selalu ingin cuci tangan saja. Fakir miskin dan anak-anak terlantar di jalanan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara, sepertinya dibiarkan saja menjadi generasi baru criminalitas yang bahkan tak jarang dijadikan ajang sumber duit bagi aparat satpol PP dengan menggadaikan peraturan demi kesenangan sesaat dan menyesatkan.

       
Ketika rakyat Indonesia harus menghadapi masalah hukum, tidak terbilang berapa kali dipaksa menghadapi makelar kasus, sering kali berasal dari aparat hukum itu sendiri baik dari kepolisian , jaksa maupun hakimnya, yang ingin mengeruk keuntungan dari musibah orang lain. Bahkan ketika sudah mendapatkan putusan hukuman dan harus meringkuk di penjara/rutan, itu pun masih bisa dinegosiasi dengan uang demi mendapatkan ruang tahanan yang layak dan berfasilitas mewah. Sementara itu untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anaknya, rakyat indonesia masih harus berhadapan dengan dunia pendidikan yang sudah berubah jadi lahan bisnis oleh para pelaku di dunia pendidikan Indonesia. Misalnya penarikan uang yang sangat tidak wajar jumlahnya dengan alasana untuk sumbangan bangunan, pembelian bangku, pembelian buku dan lain sebagainya, yang tidak jarang justru melibatkan oknum-oknum dari para guru sendiri.

       
Kenyataan diatas hanyalah sebagaian dari kebobrokan yang terjadi di negeri ini, entah berapa banyak lagi kebobrokan yang bisa diungkap bila dilihat dari hubungan antar lembaga Negara di republik ini. Semua itu sekarang menjadi tugas SBY sebagai Presiden RI, apakah dia memilih untuk membersihkannya dengan cepat lewat jalan revolusi social dan budaya atau hanya dengan santai-santai saja yang berakibat kemarahan rakyat yang kemudian bisa menuntut suksesi kepemimpinan nasional?



Baca selengkapnya...

PENYELAMATAN BANK CENTURY, PRESTASI YANG DIMAKI-MAKI

       
Kejujuran semakin langka saja dari bumi Indonesia. Berbagai macam skandal dan rekayasa hukum terlihat jelas dan entah berapa banyak pula jumlah rekayasa politik yang telah terjadi di negeri ini. Hura-hura kasus rekayasa Bibit S. R dan Chandra M. H telah menghentakkan kesadaran public bahwa telah nyata benar-benar terjadi usaha untuk kriminalisasi KPK. Sebagai buntut dari terbongkarnya rekayasa itu adalah adanya pro dan kontra tentang penyelamatan Bank Century yang dinilai tidak menpunyai dasar hukum dan ada penyimpangan aliran dananya. Lepas dari masalah dasar hukumnya, rakyat Indonesia memang harus menuntut adanya transparansi aliran dana Bank Century meski dana tersebut tidak berasal dari APBN melainkan dana dari LPS yang sekarang menjadi pemilik mayoritas Bank Century. Karena itu merupakan hak rakyat Indonesia untuk menuntut adanya transparansi dalam setiap system yang berlaku di Negara ini agar tidak ada penyelewengan yang bisa merugikan bangsa dan Negara.

       
Lepas dari masalah politik sebenarnya kalau dilihat secara jujur dan obyektif oleh orang awam yang bukan ekonom dan tidak mempunyai kepentingan politik tertentu, penyelamatan Bank Century merupakan prestasi dari kebijakan Menkeu dan BI yang secara cepat dan tepat telah sukses membawa Indonesia terlepas dari jerat krisis ekonomi global beberapa waktu yang lalu. Bahkan dunia internasional juga mengakui keberhasilan tersebut. Sangat disayangkan apabila sekarang ini justru kebijakan penyelamatan Bank Century dijadikan persoalan politik dengan target untuk menggusur pemerintahan. Hal tersebut sangat jelas terlihat saat tokoh-tokoh barisan patah hati yang kecundang karena tidak mendapat dukungan mayoritas dari rakyat saat pemilu lalu seperti Amin Rais, Jusuf Kalla, Megawati dan lain-lain yang mulai muncul laksana pahlawan kesiangan yang membela rakyat. Kemunculan tokoh-tokoh itu melengkapi para bedebah yang lagi berkuasa justru membelokkan tujuan sebenarnya dari angket DPR yang harusnya focus menuntut adanya transparansi aliran dana Bank Century menjadi agenda licik untuk menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden dengan segenap kabinetnya.

       
Tidak salah kiranya mencoba memahami dan menyelami kondisi lahiriah dan batiniah saat itu waktu terjadi guncangan ekonomi global yang telah terbukti merentokkan perekonomian beberapa Negara maju. Dapat dibayangkan bagaimana kegusaran hati para pelaku ekonomi dan keuangan baik di pusat hingga daerah yang khawatir apabila terjadi krisis kembali seperti tahun 1997-1998 yang terpaksa melikuidasi beberapa bank sehingga timbul gejolak masyarakat yang berbondong-bondong menarik dana simpananya di Bank. Kesulitan dana saat krisis global tidak saja dialami oleh bank-bank nasional bahkan juga dialami oleh koperasi-koperasi di daerah, permasalahan kredit macet memang masih menjadi persoalaan kronis dalam dunia keuangan di Indonesia. Entah apa yang akan terjadi saat itu bila Bank century dengan berbagai masalah didalamnya, tidak segera diselamatkan dan terpaksa harus dilikuidasi? Apa pula yang terjadi bila hal itu memicu gejolak dari masyarakat yang tidak percaya lagi dengan perbankan nasional dan ingin menarik dananya di bank, sementara pihak bank hanya memiliki dana segar yang terbatas?

       
Kini rakyat Indonesia harus cerdas dalam menyikapi dan menanggapi berbagai kejadian yang timbul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini. Semua telah benar-benar sadar bahwa pasangan SBY-Boediono merupakan ‘pilihan terbaik dari yang terburuk’, tetapi hal tersebut tidak lantas membolehkan untuk difitnah, dicela dan dihina secara semena-mena. Pemerintahan SBy-Boediono masih merupakan pemerintahan yang sah, karenanya patut dan wajib dihormati demi martabat bangsa yang berdaulat. Meskipun begitu seluruh rakyat harus tetap memberikan kritik yang membangun dan tetap mengawal jalannya pemerintahan agar berada dijalur yang benar sehingga kesejahteraan rakyat bisa segera terwujud secara adil dan merata demi Indonesia Jaya! Baca selengkapnya...