Tiga Kesalahan besar malaysia

       
Setiap terdengar kata yang menyebut nama malaysia akan mengingatkan tiga kesalahan besar kerajaan federal itu, yaitu:

       
Kesalahan pertama malaysia adalah menerima hadiah kemerdekaan dari ratu kerajaan Inggris atas kesetiaan raja-raja semenanjung malaysia terhadap kerajaan kolonial tersebut. Pemberian hadiah kemerdekaan bagi malaysia tidak lepas dari kenyataan saat itu, dimana wilayah jajahan kerajaan belanda (Indonesia) telah lebih dulu menyatakan sendiri kemerdekaannya menjadi negara pertama yang lahir setelah berakhirnya perang dunia kedua. Kemerdekaan Indonesia yang harus ditebus dengan darah dan air mata, juga mengakibatkan kerajaan belanda mengalami kerugian besar karena harus menghadapi pertempuran dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karena itulah kerajaan inggris tidak mau timbul pemberontakan di wilayah jajahannya di semenajung malaysia, maka kemudian mereka menjanjikan kemerdekaan agar rakyat malaysia diam dan tutup mulut.

       
Kesalahan kedua malaysia adalah mengidentikkan dirinya sebagai kerajaan islam, sementara pada kenyataannya mereka hanya memakai islam sebagai tameng tuduhan sebagai negara boneka buatan kerajaan inggris. Bentuk kerajaan federal sudah jelas terlihat dan tidak bisa dipungkiri lagi bahwa malaysia sebenarnya adalah perpanjangan system pemerintahan ala Negara barat bukan system kerajaan islam yang biasa dapat dilihat dalam sejarah dunia. Belum lagi dalam penerapan hukum islam malaysia hanya memakainya untuk para pendatang dari negara luar saja, sementara untuk rakyatnya sendiri terutama keluarga kerajaan, mereka tidak tegas menerapkan hukum tersebut. Bayangkan bagimana keluarga kerajaan-kerajaan di semenanjung malaysia yang terkenal suka melakukan perbuatan tidak senonoh dan hanya mementingkan nafsu syahwatnya saja akan dikenai hukum rajam sampai mati? Nahh... sekarang bisa dinilai betapa naifnya kerajaan federal malaysia tersebut.

       
Sementara kesalahan ketiga malaysia adalah kebijakan mereka yang meniadakan/menistakan suku-suku bangsa nusantara yang nyata ada dan hidup di malaysia dan hanya mengakui satu suku saja yaitu melayu. Kebijakan ini sebenarnya semakin menjauhkan malaysia dengan suku-suku bangsa dan budaya lainnya di nusantara. Sementara generalisasi dengan menyebut sebagai rumpun melayu hanya menjadikan mereka tidak punya identitas yang jelas. Hal-hal tersebut semakin bertolak belakang dengan kelakuan rakyat malaysia yang sering mengklaim budaya asal asli Indonesia, padahal banyak dari budaya-budaya tersebut sebenarnya lahir di masa kejayaan kerajaan hindu dan budha yang berdiri jauh sebelum kedatangan islam dan Kristen di wilayah nusantara. Bahkan ada contoh yang lebih parah lagi, malaysia pernah menulis cerita sendiri tentang budaya ‘reog’ Ponorogo Indonesia atau di Malaysia disebut ‘barongan’ dengan menuliskannya sebagai budaya yang dilandasi cerita nabi Sulaiman A.S. yang bisa berbicara dengan binatang. Lucu dan cukup menggelikan, kira-kira mungkin seperti itulah yang dirasakan para penikmat seni dan para budayawan yang mengetahui hal-hal tersebut. Namun dibalik itu semua dapat dipahami bahwa sebagian rakyat malaysia sebenarnya sangat rindu diakui identitas budaya aslinya dan tidak mau lagi hanya disebut sebagai rumpun melayu. Kebebasan, itulah sekarang yang hakiki didambakan rakyat malaysia.

       
Tiga uraian diatas mungkin hanya sebagian diantara kesalahan-kesalahan dari lahirnya kerajaan federal malaysia yang bisa dijadikan bahan pengetahuan dan pembelajaran mengingat kenyataan sekarang ini betapa banyak konflik yang melibatkan malaysia dengan negara-negara tetangganya.


Baca selengkapnya...

Kabinet Bayangan Dan Bayangan Kabinet baru

       
Tidak lama lagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia akan mengumumkan kabinet baru setelah nanti resmi dilantik oleh MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2009-2014. Kini sudah banyak nama yang disebut-sebut media sebagai bakal calon menteri, tentu ada diantara mereka yang dengan harap-harap cemas dan dada yang berdebar-debar menanti penuh harap telepon dari sang Presiden. Prilaku yang wajar saja terjadi di era yang demokratis seperti sekarang ini. Namun sebenarnya banyak orang yang melupakan ketulusan niat untuk berbakti tanpa pamrih kepada bangsa dan negaranya, mereka hanya terfokus kepada pangkat dan jabatan yang akan mengangkat derajat hidupnya ditengah-tengah masyarakat luas. Lebih tragisnya lagi mereka banyak yang lupa bahwa pemerintah itu sebenarnya hanyalah abdi atau pelayan dari rakyat yang sebagian besar masih hidup dibawah garis kemiskinan. Iya toh?

       
Keinginan meraih kedudukan, pangkat dan jabatan sudah terlihat mulai mengikis sikap kritis terhadap permasalahan bangsa ini. Namun semua tidak akan berlangsung lama, setelah Presiden mengumumkan nama-nama menterinya, tentu barisan orang yang sakit hati karena tidak terpilih sebagai menteri pasti sudah bersiap dengan kritikan tajam sebagai alat pembalasan. Tapi masih wajarlah bila semua dilakukan dengan baik dan santun tanpa hal yang memicu atau meimbulkan tindakan-tindakan yang anarkis. Akan lebih baik bila kritik-kritik tajam yang akan ditujukan kepada kabinet nantinya juga disertai dengan satu bentuk contoh yang nyata dan telah dibuktikan di dalam masyarakat, misalnya dengan terlebih dahulu membentuk kabinet bayangan dalam artian sebagai pembanding bukan alat untuk melakukan kudeta demi kepentingan politik sesaat. Dari terbentuknya kabinet bayangan tersebut diharapkan kinerja kabinet pemerintahan bisa lebih maksimal karena mendapat bahan pembanding yang bisa dipertanggungjawabkan dengan fakta-fakta dan data-data yang lengkap. Namun semua itu akan sangat susah terwujud apalagi bila mengharapkan itu dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di parlemen/DPR, ujung-ujungnya pasti hanya konflik kepentingan saja yang dikemukakan dimuka umum. Benar gak?

       
Membicarakan parlemen/DPR tidak akan pernah ada habisnya, semua hal yang ada disana pasti akan terus melebar semakin luas bila dikupas secara tuntas, tajam dan akurat, katanya! Memang sudah tempatnya bila parlemen seperti itu, namun bila yang mengemuka hanya konflik kepentingan semata, lalu kemajuan seperti apa yang bisa diharapkan dari bangsa ini? Dari waktu kewaktu hanya ada masalah dan masalah yang ditimbulkan di dalam negeri, sementara di luar negeri bangsa-bangsa lain sudah jauh berlari dengan berbagai macam prestasi dan kemajuan teknologi. Maka dari itu perlu kiranya dipertimbangkan supaya kabinet baru mendatang bisa merangkul semua partai, kelompok/golongan yang ada di masyarakat agar meminimalisir semua permasalahan yang timbul di dalam negeri. Dikotomi oposisi dan pendukung pemerintah di dalam parlemen/DPR untuk lima tahun kedepan tidak akan banyak memberikan manfaat meskipun dengan alasan penguatan sistem demokrasi kita. Apalagi di tengah prediksi masalah perubahan iklim dan bencana alam lainnya yang bakal sering terjadi di wilayah Indonesia dan dunia pada umumnya, sudah bisa dibayangkan betapa masalah kesedihan dari para korban yang kehilangan sanak saudara dan harta bendanya nanti harus menjadi tanggung jawab negara. Maka dari itu hal-hal tersebut perlu dikomunikasikan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik yang akan timbul karena salah persepsi, terutama rakyat bawah yang sering mendapatkan sisi-sisi negatifnya saja. Betul kan?
Baca selengkapnya...