Manohara Dan Kita Pun Harus Bertanya, Dimana Diplomat Indonesia?

            
‘Sungguh malang nian, nasib warganegara Indonesia’. Itulah pernyataan yang sering terdengar menyikapi perlakuan Negara ini yang tidak memberikan perlindungan nyata terhadap warganegaranya baik di dalam maupun di luar negeri. Warganegara yang sudah selayaknya mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah Negara ini ternyata hanya diperlakukan sebagai obyek pemerasan bahkan hanya dianggap sebagai komoditi yang bisa menambah devisa Negara dengan mengirimkannya sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Kepentingan warganegara yang merupakan kekuatan nyata dalam pertahanan Negara ternyata tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah Negara ini.

            
Akan panjang sekali bila menguraikan betapa tidak berpihaknya pemerintah Negara Indonesia di dalam negeri terhadap nasib rakyatnya. Namun ada yang tidak kalah memperihatinkan betapa buruk bentuk perlakuan dari perwakilan/diplomat Indonesia di luar negeri terhadap warganegaranya. Sering kali terdengar bagaimana diplomat Indonesia hanya sebagai hiasan admistrasi belaka, pegawai yang terikat aturan-aturan protokoler kolot sehingga tidak memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada warganegara Indonesia yang kebetulan sedang menghadapi masalah serius /genting di Negara orang. Kekuatan diplomasi Indonesia pun diragukan wujud dan peranannya dalam menyelesaikan berbagai masalah dunia. Kenyataan yang terungkap bahwa ada perwakilan Indonesia di luar negeri yang terlibat kasus pemerasan, korupsi dan penyuapan membuat bertambah panjang permasalahan antara pemerintah Negara Indonesia dan rakyatnya.

            
Politik bebas aktif hanya sebagai jargon belaka tanpa pembuktian yang jelas. Sering kali Indonesia dipermainkan kepentingan politik Negara asing tanpa bisa menunjukkan sikap kemandirian sebagai Negara berdaulat. Tidak terhitung lagi berapa kali pemerintah Negara Indonesia tidak berkutik terhadap pelecehan kedaulatan yang dilakukan Negara lainnya. Bahkan pemerintah Negara ini harus menuruti kehendak asing meski harus merugikan kepentingan rakyatnya sendiri.

            
Cepat atau lambat semua itu harus segera diakhiri. Rakyat Indonesia harus mendapatkan haknya sebagai warganegara tanpa ada kecuali. Kekuatan rakyat sebagai pertahanan terakhir kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia harus dipupuk dengan baik agar tumbuh jiwa-jiwa patriotism dan semangat nasioanalis yang kuat tertanam. Seluruh komponen di negeri ini harus sadar bahwa kekuatan Indonesia berasal dari rakyat, oleh rakyat dan semuanya harus kembali untuk kepentingan rakyat Indonesia. Merdeka!
Baca selengkapnya...

SBY-Boediono, Pilihan Terbaik Dari Yang Terburuk?

            
Gegap gempita kampanye mulai digelar selama beberapa minggu ke depan. Tiga pasangan capres-cawapres sudah resmi ditetapkan oleh KPU. Tidak ada satu pasangan pun yang membuat rakyat Indonesia takjub karena yang muncul kembali adalah tokoh-tokoh lama, tidak ada satu pun tokoh baru yang bisa masuk. Tiga pasangan capres-cawapres tersebut sudah sangat dikenal oleh rakyat Indonesia. Mereka dikenal bukan karena sisi positifnya akan tetapi karena sisi-sisi negative yang telah dirasakan oleh rakyat Indonesia sendiri.

            
Jusuf Kalla dan Wiranto, pasangan pengusaha dan purnawirawan TNI tersebut seakan membuat pengesahan tentang masih adanya eksistensi partai Golkar dinegeri ini. Wiranto, semua orang tahu pada periode pilpres 2004 menjadi capres dari partai Golkar. Namun pada waktu itu wiranto harus mengakui keunggulan SBY pada putaran pertama yang mendapat suara terbanyak. Kekalahan Wiranto tidak bisa dilepaskan dari kegagalannya dimasa lalu selama menjadi Panglima ABRI dengan lepasnya timor-timur karena tidak bisa menciptakan pandangan baik rakyat disana terhadap Indonesia. Wiranto juga dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kerusuhan-kerusuhan sebelum dan sesudah reformasi. Namun dari hal-hal negative tersebut, ada satu hal yang patut diacungi jempol terhadap sosok Wiranto yaitu dia tidak tergoda mengambil alih kekuasaan setelah Presiden Soeharto lengser. Padahal saat itu dia mendapat surat dari Presiden, semacam supersemar yang dulu diberikan Presiden Sukarno pada Soeharto.

            
Sementara sosok Jusuf Kalla tidak banyak didengar oleh rakyat sebelum digandeng SBY menjadi wapres pada pilpres 2004. Jusuf Kalla saudagar dari Makassar tersebut tidak luput dari dari hal-hal negative. Cengkraman bisnisnya sering kali dituding memanfaatkan posisi wapres sebagai alat untuk kontrak-kontrak kerja yang banyak dikritik karena tidak menguntungkan Negara. Belum lagi bencana lapindo Brantas yang tidak kunjung usai tidak terlepas dari suara Jusuf Kalla yang membela kepentingan Bakrie Group. Dimana Aburizal Bakrie sebagai bagian dari Bakrie Group juga rekan bisnis dan bawahan Jusuf Kalla di kepengurusan partai Golkar. Terlepas dari semua itu Jusuf Kalla harus diakui mempunyai peran yang besar dalam terciptanya perdamain di Aceh dan tempat-tempat lainnya yang sebelum dan sesudah reformasi terjadi konflik dan kerusuhan.

            
Megawati dan Prabowo Subianto, pasangan ini juga antara pengusaha dan purnawirawan TNI. Pasangan ini terlihat sebagai pasangan nasionalis tulen, namun Megawati sebagai mantan Presiden dianggap punya kesalahan besar selama memimpin Indonesia. Lepasnya pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke tangan Malaysia, banyaknya BUMN yang dijual selama pemerintahannya merupakan dosa-dosa yang dibebankan rakyat kepada Megawati. Belum lagi ada anggapan Megawati banyak mempergunakan fasilitas Negara untuk mengurusi kepentingan bisnis SPBU miliknya yang tersebar diberbagai tempat. Tapi harus diakui keberhasilan Megawati dalam menyelenggarakan pemilu 2004 patutu mendapat apresiasi khusus di mata rakyat Indonesia. Meski pada waktu itu Megawati harus mengakui keunggulan SBY setelah bertarung dalam pilpres yang berlangsung dua putaran.

            
Sementara Prabowo Subianto, purnawirawan jendral yang satu ini tidak kalah kontroversinya karena terkait kasus penculikan dan penghilangan beberapa aktivis reformasi yang menentang Presiden Soeharto. Terlepas dari itu kemampuan Prabowo Subianto dalam meniti karir di TNI sangat cemerlang dan berhasil dalam tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

            
Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono, pasangan purnawirawan TNI dan professional dalam bidang ekonomi. SBY yang masih menjabat sebagai presiden sekarang ini, namun sudah banyak hal yang negative tujukan kepadanya. Kinerja pemerintahan SBY dianggap hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dalam bentuk angka-angka saja, tetapi tidak memberdayakan sector real dalam masyarakat. Program BLT yang digulirkan dianggap tidak menciptakan kemandirian ekonomi rakyat dan bahkan hanya akan membentuk mental konsumtif dan meminta-minta saja. Pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan tanpa pandang bulu selama pemerintahan SBY sekarang ini dan tambah naiknya citra positive Indonesia di luar negeri harus diingat rakyat sebagai kinerja SBY sebagai presiden yang baik.

            
Sementara pemilihan Boediono sebagai cawapres SBY memberikan harapan Indonesia untuk membangun ketahanan dan stabilitas ekonomi secara mandiri. Sosok Boediono sebagai professional murni tanpa dipengaruhi kepentingan bisnis tertentu sedikit memberi kelebihan kepada pasangan SBY-Boedino. Namun kontroversi yang menyebut Boediono sebagi neo liberalism harus ditelaah secara mendalam. Keterlibatan Boedino dalam penjualan BUMN semasa pemerintahan Presiden Megawati masih dalam perdebatan, kesalahan siapakah semua itu?

            
Setelah membaca uraian diatas Bangsa Indonesia harus bisa memilih dengan cerdas pemimpinnya agar Indonesia yang telah merdeka ini segera dapat terwujud Indonesia yang sejahtera. Pada akhirnya Indonesia Jaya! Bukan hanya angan-angan dan mimpi belaka!
Baca selengkapnya...